Bergotong Royong Bangun Muratara

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Musi Rawas Utara (Muratara) menjadi daerah otonomi baru (DOB) berbentuk kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Lahirnya kabupaten termuda di Sumsel ini harus menempuh perjalanan sangat panjang. Keinginan menjadikan Kabupaten Muratara sebenarnya sudah muncul sejak tahun 60-an oleh para tokoh Muratara saat itu.

Hanya saja baru terealisasi sekarang. Terbentuknya Kabupaten Muratara sebagai DOB tidak terlepas adanya partisipasi dari berbagai elemen masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Muratara, apapun status sosialnya patut berterima kasih kepada para inisiator seperti Muhammad Ibrahim, SE, H.Syarkowi Wijaya, SH.MH dan kawan-kawan.

Serta masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berjuang dengan berbagai upaya dan kapasitasnya masing-masing untuk melahirkan Kabupaten Muratara. Selain itu, kita pun wajib menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang telah membantu melahirkan Kabupaten Muratara.

Namun setelah lahirnya Kabupaten Muratara, apa yang harus kita lakukan ke depan? Saat ini Muratara ibarat bayi yang baru lahir. Masih membutuhkan perhatian agar dapat tumbuh besar dan terbentuk menjadi pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang mampu mensejahterakan masyarakatnya.

Oleh karena itu, hendaknya semua lapisan masyarakat Muratara dapat menyamakan persepsi dan tujuan, memajukan Kabupaten Muratara. Dalam waktu yang tidak lama lagi akan datang seorang pimpinan yakni caretaker Bupati Muratara yang mengemban tugas membentuk Pemerintahan Kabupaten Muratara dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

Penunjukan pejabat caretaker ini merupakan hak prerogative Gubernur Sumsel. Siapapun yang ditunjuk gubernur nanti, kita masyarakat Muratara wajib menyambut dan menerimanya dengan niat yang baik dan hati yang tulus agar konsentrasi caretaker Bupati untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya terlaksana dengan baik.

Mari kita kawal bersama pembentukan pemerintahan dan proses pembangunan di Kabupaten Muratara. Kita doakan semoga caretaker Bupati Muratara dapat melahirkan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN. Sehingga pada gilirannya nanti akan terwujud masyarakat yang sejahtera dan madani. Perjuangan kita ke depan masih sangat panjang dan butuh kebersamaan.

Namun, untuk membangun kebersamaan bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan pengorbanan, hilangkan kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Kini saatnya kita bergotong royong membangun Kabupaten Muratara. Dengan fasilitas pembangunan dan infrastruktur yang serba kekurangan di Ibukota Kabupaten Muratara seperti sekarang, sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja para pelaksana di masing-masing SKPD.

Tapi, dibalik semua itu kita tetap dan harus semangat dengan nilai kebersamaan untuk melaksanakan visi dan misi yang rasional dan didukung oleh rencana strategis (Renstra) yang berkesimbungan. Banyaknya potensi sumber daya alam (SDA) menjadi nilai plus untuk mendukung proses pembangunan di Kabupaten Muratara.

Dengan menggali sumber-sumber yang dapat dijadikan finansial tanpa harus menunggu bantuan, maka tujuan untuk memajukan Muratara tentu akan lebih cepat terwujud. Bila saatnya nanti kita betul-betul sudah diserahi kewenangan sepenuhnya dalam segala hal, mejadi kabupaten definitiv,maka saat itu pula kita sudah siap untuk melanjutkan pembangunan dengan segala konsekuwensi komitmen dan siap menerima apabila ada keterbatasan dalam penyediaan sumber daya untuk mengisi berbagai sektor.

Peran generasi muda, sebagai penerus bangsa yang berwawasan kebangsaan dengan integritas tinggi harus dilibatkan untuk membangun Kabupaten Muratara. Menjadikannya sebagai kabupaten yang ramah, amanah, waspada, aman dan sejahtera (Rawas). Menjadi Kabupaten yang Baldatun Toyyibatun Warofun Ghofuur. 

Oleh H. Haidir Kalingi, S.Sos.*

*Ketua Umum DPW Ika Muratara Sumatera Selatan

@sumeks

Rabu, 09 Oktober 2013 09:18
Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

MEMBUDAYAKAN DEMOKRASI MELALUI PEMUDA

Pasca-Orde Baru adalah era demokrasi. Sudah 14 tahun suasana dan nilai-nilai demokrasi merasuk dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai regulasi yang dinilai tidak demokratis dirubah menjadi demokratis, dan sesuatu yang belum diatur maka akan dibuat aturan yang demokratis. Rakyat benar-benar berdaulat dan menikmati kebebasan dalam semua aspek keh

Dalam dunia politik, rakyat dapat secara langsung memilih pemimpinnya, yakni presiden, gubernur, dan bupati/wali kota. Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, baik melalui pers maupun unjuk rasa di depan umum. Rakyat dapat berkelompok atau berorganisasi mendirikan parpol maupun ormas. Dalam dunia sosial budaya, maka rakyat dapat mengembangkan potensi seni budaya dirinya dan etnisnya  masing-masing tanpa rasa takut dan rendah diri. Dalam dunia ekonomi, rakyat dapat mengembangkan usaha apa saja sepanjang halal dan dapat membawa kesejahteraan bagi dirinya dan masyarakat banyak.
Sayangnya kebebasan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan tersebut masih  dirasakan sebagai formalitas, prosedural, dan retorika. Rakyat secara individu maupun kelompok acapkali masih bersikap dan berperilaku yang belum atau tidak sejalan dengan budaya demokrasi. Sikap dan perilaku saling menghargai, menghormati, menjunjuung etika dan ketaatan terhadap hukum belum menyatu sebagai aliran dan roh kehidupan dalam diri seseorang. Demokrasi sangat menjunjung tinggi etika dan hukum serta kedewasaan bersikap  dalam mengelola kebebasan. 
Fakta menunjukkan bahwa pemilukada proses demokrasi selalu terjadi sengketa dan  berakhir di meja Mahkamah Konstitusi (MK). Kondisi ini sebenarnya menggambarkan belum adanya sikap kedewasaan berdemokrasi. Para kandidat kepala daerah hanya siap kalah di mulut sebagai formalitas acara namun tidak siap di hati. Sikap dewasa mau menerima kekalahan dalam berkompetisi belum tertanam secara sungguh-sungguh dalam hati para kandidat kepala daerah.

Kemunafikan politik seperti ini jelas tidak sesuai dengan budaya demokrasi yang menjunjung tinggi sikap kesatria dalam bertanding (fairplay). 
Masyarakat sendiri juga belum mampu menunjukkan sikap berbudaya demokrasi. Fakta menunjukan masih banyak yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai budaya demokrasi. Seperti, demonstrasi atau unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas atau ketertiban umum, merusak, membakar dan tindakan anarkistik lainnya. Fakta lain, di era peradaban seperti ini masih saja ada perilaku masyarakat yang suka berkelahi. Perkelahian antarpelajar dan sesama mahasiswa masih marak terjadi di sejumlah kota besar, termasuk di  ibu kota negara. 
Masih segar dalam ingatan kita yang terjadi di Jakarta, ada pelajar menyiram air keras dalam bus umum untuk balas dendam. Namun, yang menjadi korban adalah penumpang umum. Bentrok antarmasyarakat dan antarkampung masih merebak di berbagai daerah. Konflik berbau SARA juga masih gampang terjadi dan dapat setiap saat terjadi. Masih ada masyarakat yang tidak menerima pemimpinnya hanya karena beda agama (berprasangka buruk). Padahal, sang pemimpin dinilai cakap dan sudah melalui proses seleksi ketat sebagai pemimpin. 
Parpol sebagai tiang demokrasi belum juga meresapi dan mampu membangun budaya demokrasi. Politisi dan parpol yang mestinya mempelopori berbudaya demokrasi justru masih ada yang  menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan rakyat untuk kepentingan diri dan kelompok. Politisi masih dengan enaknya sendiri menerima gratifikasi, suap, mark up anggaran dan kolusi yang itu semua merusak budaya demokrasi karena rakyat disakiti, uang rakyat dirampok, rakyat dikibuli, dan amanah rakyat dikhianati. Korupsi bukan sekadar berkaitan dengan moralitas, melainkan juga kekuasaan dan kewenangan.

Orang yang memegang kekuasaan ada kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan (korupsi). Jika kekuasaan tidak dibatasi dan tidak diawasi, maka dipastikan kekuasaan akan disalahgunakan/korupsi.  Karena itu, budaya demokrasi adalah membatasi kekuasaan dan harus ada mekanisme  kontrol terhadap kekuasaan. 
Budaya demokrasi juga menjunjung tinggi pemerataan dan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk mengembangkan potensi dan hak-hak dirinya untuk dapat bermanfaat bagi kepentingan publik. Ketika dalam era kebebasan politik kemudian muncul dinasti politik sebagaimana yang terjadi di Provinsi Banten dan menurut Mendagri, ada 58 politik dinasti di seluruh Indonesia. Maka, asas kepatutan atau etika politik menjadi sangat penting untuk menilai dinasti politik itu baik atau  buruk dalam berdemokrasi. Munculnya kerakusan terhadap kekuasaan dalam satu dinasti keluarga, maka hak politik orang lain di luar dinasti sama saja dirampok. Jelas, kondisi ini tidak etis kendatipun dari aspek hukum dan hak-hak asasi tidak terjadi pelanggaran.  
Pejabat negara/publik (presiden, kepala daerah, menteri) sebagai ketua umum partai tidak melanggar hukum (kecuali sudah dibuat aturan). Akan tetapi, dari segi etika politik sebenarnya tidak patut atau tidak pantas. Karena pejabat publik sudah menjadi milik rakyat yang harus melayani kepentingan rakyat, harus bersikap sama dan adil terhadap rakyat. Jika pejabat publik juga merangkap menjadi ketua umum parpol, dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan atau keterpihakan kepada kepentingan kelompoknya. 
Satu lagi, pejabat publik muncul di televisi sebagai bintang iklan komersial atau produk tertentu juga dinilai tidak patut dari segi etika politik. Sebab, dapat menimbulkan kecemburuan bagi produk lain dan dinilai membangun citra atau mendongkrak popularitas. Iklan layanan sosial saja ada yang menilai tidak etis karena memanfaatkan anggaran untuk popularitas diri. Patut diacungi jempol Gubernur DKI melarang pejabat DKI memasang foto dirinya di baliho untuk iklan layanan sosial. 
Contoh-contoh di atas hanya sebagian kecil fakta dalam masyarakat dan pemerintahan  yang ternyata nilai-nilai budaya demokrasi belum dihayati secara substansial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi memang mempunyai kelemahan. Kelemahan demokrasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh  Giuseppe Di  Palma dalam bukunya To Craft Democracies (1990), terletak kepada kekuatannya, the weakness of democracy is its strength. Kekuatan demokrasi adalah menempatkan kebebasan dan kesataraan individu. Namun, seringkali manusia sebagai individu tidak menyadari bahwa ketika semua mengekspresikan kebebasan, maka yang bakal terjadi adalah justru konflik. Dengan demikian, demokrasi hakekatnya adalah kompromi, kebebasan harus diatur dengan hukum.  

Selain budaya berdemokrasi pada dasarnya adalah budaya ketaatan terhadap hukum. Tentu juga dalam berdemokrasi harus dikembangkan budaya menjunjung fatsoen atau tatak rama atau etika politik. Pada umumnya, tata krama atau etika politik tidak tertulis, tetapi hidup dalam pergaulan sehingga menjadi bagian dari budaya demokrasi. Melakukan pelanggaran terhadap etika politik belum tentu melanggar hukum, tetapi kalau melanggar hukum, dipastikan melanggar etika politik. 

Peran Pemuda
Agar budaya demokrasi menjadi darah daging rakyat Indonesia dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka mau tidak mau budaya tersebut harus terus menerus tiada henti disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satu subjek dan objek membudayakan demokrasi adalah melalui pemuda. Dalam UU No 40/2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 
Sejarah telah membuktikan dan dicatat dalam tinta emas bahwa gerakan perubahan sosial dan politik di Indonesia dan juga di berbagai negara pada umumnya dipelopori, digerakkan, dan disemangati oleh para pemuda. Setiap zaman mempunyai tantangan yang berbeda. Pemuda semasa penjajahan tantangannya adalah untuk dapat bebas atau merdeka dari penjajahan.

Untuk itu, lebih dulu pemuda harus bersatu padu, kompak, dan menggalang persatuan dan kesatuan pemuda melalui Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda  pada tanggal 28 Oktober 1928. Setelah merdeka, tantangan pemuda antara lain melawan kezaliman kekuasaan, kediktaktoran, dan ketidakadilan para pemimpin bangsa. Muncullah  gerakan pemuda dan mahasiswa tahun 1966, tahun 1978, dan tahun 1998. Setelah perjuangan pemuda dapat menumbangkan otoritarian kekuasaan, maka buah manis yang dipetik adalah demokrasi.
Pemuda yang saat ini berumur antara 16-30 tahun adalah produk dan lahir di era demokrasi. Ketika 1998 umumnya masih anak-anak yang belum mengetahui kotornya kehidupan, mereka masih bersih. Karena itu, pemuda saat ini harus diselamatkan dari pencemaran sisa-sisa budaya otoritarian orde baru. Melalui pemuda dapat ditanamkan budaya demokrasi yang benar. Mereka harus digembleng menjadi pelaku, pemain demokrasi yang menjunjung etika dan taat hukum. Pemuda harus bisa dijadikan contoh untuk dirinya sendiri ketika para pemimpin sudah tidak dapat dijadikan teladan. 
Dalam era demokrasi ini pemuda mempunyai musuh dan lawan yang tersamar atau abu-abu. Sehingga perlu ada konsep yang jelas dalam melakukan perlawanan. Korupsi dan politik uang dengan segala bentuk, pelanggaran etika politik dengan segala model merupakan musuh yang harus dilawan oleh pemuda karena merupakan virus yang bakal merusak tatanan demokrasi. Sudah bukan jzamannya lagi melawan kekuasaan dan kezaliman pemimpin yang menodai demokrasi hanya dengan teriak-teriak di jalanan. Bukan modelnya lagi pemuda unjuk rasa dengan merusak. Demokrasi tidak mengenal merusak dan mengganggu ketertiban.     Pemuda di era demokrasi harus mengedepankan dialog dan akal sehat. Pemuda harus berani membangun budaya baru mengenai demokrasi dengan perilaku yang mengedepankan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual atau moralitas ketimbang kekuatan massa dan otot. Kemajuan teknologi informasi harus dapat dikuasai dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemuda untuk membangun budaya demokrasi. 

Dengan demikian, membentuk kelompok-kelompok diskusi, membahas persoalan aktual di kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai bagian dari pemuda merupakan perilaku yang terpuji dan terus didorong  agar dapat berkembang untuk membentuk perilaku siap berdialog bukan siap bentrok. 
Untuk itu, peran KNPI, Kemenpora, Dispora sebenarnya sangat strategis dalam  upaya membudayakan demokrasi melalui pemuda dengan berbagai kegiatan kepemudaan. Namun sayang, belum tampak menonjol kegiatannya. Khusus KNPI sebagai wadah kegiatan pemuda belakangan ini sepertinya tidak kelihatan dan tidak terdengar kiprahnya, baik di tingkat nasional maupun lokal. Jadikan KNPI sebagai sarana membudayakan demokrasi melalui pemuda, bukan untuk dijadikan pijakan mendapatkan posisi politik.
Menjelang tahun Pemilu 2014,  dalam diri pemuda harus ditanamkan sikap untuk berani melawan politik uang dan perilaku politik negatif lainnya yang dapat mencederai demokrasi. Pemilu yang kompetitif, fair, jujur, dan adil serta menjunjung etika adalah budaya demokrasi baru yang harus diwujudkan. Bangkitlah pemuda Indonesia untuk membangun budaya demokrasi. Melalui tanganmu dan gerakmu budaya baru berdemokrasi akan tumbuh. Jadikan peringatan Sumpah Pemuda tahun ini sebagai motivasi dan inspirasi membangun Indonesia baru yang demokratis.  Terima kasih. (*/ce6)

Oleh Joko Siswanto Dosen FISIP UNSRI

@sumeks

Selasa, 22 Oktober 2013 09:18
Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Pengesahan Tapal Batas Muratara

Pengesahan Tapal Batas Muratara

Muratara Disahkan, Muba Dapat Suban 4

JAKARTA, Melalui penantian panjang akhirnya Musi Rawas Utara (Muratara) disahkan menjadi daerah otonomi baru (DOB) oleh Komisi 2 DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi kemarin (4/6) di Gedung DPR, Jakarta. Meski secara resminya, harus melalui sidang paripurna, namun umumnya keputusan tingkat Komisi 2 nyaris tidak akan berubah lagi karena pada sidang paripurna hanya sekedar formalitas pengesahan UU DOB Muratara.

Saat pengambilan keputusannya pun tidak ada interupsi yang berarti karena semua fraksi yang duduk dalam Komisi 2 juga menyetujui disahkannya Muratara menjadi DOB. Dengan begitu juga rapat tersebut memutuskan Suban 4 kawasan penghasil sumur gas bumi menjadi milik Musi Banyuasin (Muba) sesuai yang diputuskan Gubernur Sumsel Selatan (Sumsel), Alex Noerdin dalam kesepakatan batas wilayah antar kabupaten/kota yang juga melibatkan provinsi Bengkulu dan Jambi.

Mendagri Gamawan Fauzi sendiri mengatakan hal tersebut diputuskan berdasarkan surat dari Gubernur Sumsel yang juga dilampirkan peta batas wilayah. “Secara koordinatnya Suban 4 masuk Muba. Jadi keputusan sudah ditentukan,” ujarnya usai rapat tersebut. Meski demikian, ia mengakui jika penetapan batas wilayah secara tertulis dalam koordinat dapat berbeda saat diterapkan di lapangan.

Namun ia menegaskan pada pemerintah daerah (pemda) bersangkutan untuk mentaati keputusan yang telah diambil tersebut. Jangan sampai karena keputusan itu menimbulkan masalah baru saat penerapannya mendatang. “Memang secara tertulis (koordinat) dapat berbeda saat penerapannya di lapangan. Karena apa yang kita putuskan ini untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Gamawan juga segera menerbitkan peraturan menteri (permendagri) yang mengatur batas wilayah Muratara. Juga Gamawan memastikan nasib Permendagri No 63 Tahun 2007 tentang Daerah Penghasil Sumur Gas Suban 4 pasti akan diganti. Karena dalam permendagri tersebut mengatur Kabupaten Musi Rawas (Induk Muratara) sebagai pemiliknya dan merupakan fakta hukum jika tidak dicabut.

“Apa yang sudah disepakati gubernur (Sumsel) akan kita taati. Permendagri tersebut (63/2007) pasti akan kita ganti, kalau daerah sudah sepakat, kita akan taati saja,” katanya. Mengenai kesepakatan yang sudah dibuat Gubernur Sumsel tersebut Gamawan mengaku tidak akan mengintervensinya karena undang-undang menyebutkan penentuan batas wilayah antar kabupaten/kota merupakan kewenangan penuh gubernur.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi 2, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan rencananya pada 11 Juni mendatang RUU DOB Muratara dijadwalkan sudah dibahas dalam sidang paripurna DPR. Paling lambat katanya tanggal 18 Juni pengesahan tersebut sudah dilaksanakan. “Kita akan tunggu mendagri terbitkan permendagri Muratara, baru itu kita masuk dalam rapat paripurna,” ungkapnya.

Selain itu Suban 4, Desa Rukun Rahayu seluas kurang lebih 10.000 Ha dan Desa Mekar Jaya seluas kurang lebih 7.000 Ha yang penduduknya berasal dari transmigrasi Gunung Galunggung Tahun 1989 karena pembinaannya telah dilakukan oleh Pemkab Muba kini diserahkan Muba. Lalu Dusun 5 Transos Desa Tebing Tinggi kecamatan Nibung seluas kurang lebih 1.900 Ha karena pembinaannya telah dilakukan oleh Pemkab Mura akan diserahkan Mura. (ran/ce3).

Oleh. Iskandaredi.
Sumatera Ekspres.

Gambar | Posted on by | Meninggalkan komentar

PEMILU MURATARA 2014

Diskusi untuk mendukung Rancangan Undang-Undang Desa digelar di ruang wartawan Kompleks Parlemen, Jakarta. Judulnya, ”Kenduri Warga
untuk RUU Desa”. Ketua panitia khusus DPR untuk membahas RUU Desa, Akhmad Muqowam, serta dua wakilnya, Khatibul Umam Wiranu dan Budiman Sudjatmiko, hadir di acara itu.

Acara itu hanya salah satu upaya mendukung RUU Desa yang masih dibahas DPR dan  pemerintah. Bentuk dukungan lain beberapa kali dilakukan, misalnya lewat unjuk rasa aparat desa ke Kompleks Parlemen dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam diskusi kemarin, perhatian juga diberikan sejumlah anggota DPR terhadap berbagai aksi mendukung RUU Desa. Hampir selalu ada anggota DPR yang menerima unjuk rasa
ke DPR untuk mendukung RUU itu. Suara dukungan juga terdengar dari Kompleks Parlemen untuk sejumlah wacana, seperti adanya dana untuk pembangunan serta operasional desa sebesar 10 persen dari total APBN tiap tahun.

RUU Desa memang strategis. Sebagian besar rakyat tinggal di desa, yang pada tahun 2012 jumlahnya sekitar 72.900 desa.

Perhatian juga diberikan sejumlah anggota DPR untuk isu lain, seperti pemekaran daerah. Ini, misalnya, diperlihatkan Ahmad Yani dalam Rapat Paripurna DPR tentang pengesahan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) di Sumatera Selatan, 11 Juni lalu. Setelah persetujuan diambil, politisi Partai Persatuan Pembangunan itu keluar dari ruang rapat paripurna. 

Saat berjalan di luar ruang rapat, dia dicegat untuk ucapan selamat dan diajak foto bersama sejumlah pendukung pembentukan Kabupaten Muratara yang hadir di Kompleks Parlemen. Sebuah ”kebetulan” yang manis meski Yani bertugas di Komisi III dan pembahasan pembentukan Kabupaten Muratara dilakukan Komisi II.

Yani dikenal sejumlah pendukung pembentukan Kabupaten Muratara karena dia anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I. Wilayah dapil itu antara lain Kabupaten Musi Rawas, induk Kabupaten Muratara. Pemilu 2014, Yani kembali bertarung di dapil tempat Muratara itu berada.

Anggota Komisi III lain, Sarifudin Sudding, dalam Rapat Paripurna DPR, 12 April lalu, bahkan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Komisi II DPR terkait pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Sulawesi Tengah. Kabupaten itu menjadi daerah pemilihan Sudding, politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Yani dan Sudding, Senin lalu, melaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada kepolisian karena lembaga swadaya masyarakat itu memasukkan mereka sebagai bagian dari 36 caleg yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Yani dan Sudding menuding ICW, antara lain, telah menghina dan mencemarkan nama baik

Inilah gejala umum ketika pemilu makin dekat. Politisi sibuk memoles citra. Menonjolkan yang baik meski itu bukan hasil kerjanya dan berusaha menutupi yang busuk. (M HERNOWO. Kompas.com)

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

PPP Gelar Rapat Koordinasi Caleg Se-Kabupaten Mura

PPP Gelar Rapat Koordinasi Caleg Se-Kabupaten Mura.

Sebagai tindak lanjut dari tahapan pemilu pasca Pengumuman DCT, DPC PPP Kab. Mura melakukan kosilidasi dg Caleg se-kab. Mura. Hal ini dilakukan untuk menyamakan visi perjuangan sekaligus merebut simpati dan dukungan rakyat.

Hal itu sejalan dg intruksi DPW PPP Sumsel kepada seluruh jajaran pimpinan DPC PPP se- sumsel agar mempersiapkan para caleg2 dlm menghadapi Dinamika dan pertarungan politik mendatang.

POLITIK-Pertemuan yang digelar di sekretariat DPC PPP tersebut, selain dihadiri oleh para caleg& pengurus DPC PPP Mura juga di hadiri Caleg Provinsi Asal Muratara Abdul Aziz yang juga merupakan tokoh sentral pemuda Muratara.

Rapat Konsilidasi ini merupakan perwujudan kebersamaan PPP didalam menyamakan konsep perjuangan bersama pada pemilu legislatif 9 april 2014 mendatang.

Saya berharap agar kebersamaan dan kerja sama antara caleg dari berbagai tingkatan dapat membangkitan motivasi dan semangat seluruh komponen jajaran partai untuk memenangkan perjuangan rakyat melalui PPP.

Sebagai generasi baru (GB) di PPP sumsel saya menjadi tertantang untuk menjadi bagian perubahan perpolitikan di sumsel, agar perwujudan kepentingan rakyat menjadi tujuan utama dan betul2 di perjuangkan.

Para caleg PPP harus memastikan diri bahwa menjadi bagian perjuangan rakyat, sejarah panjang dinamika PPP didalam perjalan bangsa harus menjadi inspirasi para generasi muda PPP didalam berkontribusi untuk bangsa.

Cita – cita politik itu harus menjadi energi besar didalam membanguan perpolitikan kita saat ini yang telah menjauh dari subtansi sesungguhnya.

Tantang terbesar kita saat ini, perpolitikan penuh dg citra semata tetapi miskin gagasan. Pemuda islam harus berani tampil utk menjadi garda terdepan didalam perbaikan arah politik yang telah keliru. Utk harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya baik dari segi kemampuan intelktual maupun kemampuan untuk tidak tergoda dg sistem politik yang cenderung menghalakan segala cara.

Oleh: Kompasasiana.com

 

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Dampak Buruk AS Jika Berani Serang Iran

 Para pengamat militer Amerika Serikat berpendapat bahwa serangan ke Iran akan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi Amerika Serikat untuk jangka panjang. Bahkan dampak langsung dari serangan tersebut dapat diprediksikan dan harus diakui bahwa perang dengan Iran bukan jenis perang yang dapat diprediksi dan mudah.

Situs milik lembaga riset Think Progress dalam analisa yang ditulis oleh Eli Clifton menyebutkan, “Di saat para jenderal perang Washington sedang berusaha menjalankan opsi militer anti-Iran dan berupaya menyuntikkan opsi tersebut ke opini publik.

Menurut Clifton, banyak politisi di Washington yang masih memiliki pandangan realistis mengenai hal ini yang terus berusaha meyakinkan kepada semua pihak soal dampak buruk yang diakibatkan oleh serangan militer ke Iran. Dalam hal ini, seorang anggota lembaga Politik Timur Jauh Washington dalam artikelnya berupaya menjelaskan parahnya dampak dari serangan udara militer Amerika Serikat terhadap instalasi nuklir Republik Islam Iran.

Jeffrey White, seorang pakar pertahanan di lembaga tersebut berpendapat bahwa serangan ke Iran akan menimbulkan berbagai dampak buruk baik secara langsung maupun tidak untuk jangka panjang.

Dikatakannya, “Pihak yang berpendapat bahwa serangan ke Iran akan berlangsung mudah dan bukan hanya sebatas sebuah operasi milter saja, mereka bohong.” Menurutnya, ketika itu terjadi berarti mereka sedang berbicara soal perang, perang yang pasti akan menelan biaya tinggi bagi kedua pihak.

Perang akan memantik kondisi khusus. Serangan sekecil apapun dapat menyulut api besar yang akan menguji kedua pihak dan bahkan para sekutu mereka. Oleh karena itu, White berpendapat bahwa serangan ke Iran akan menciptakan atmosfer perang di kawasan dan jika demikian, maka Amerika Serikat tidak akan mampu mengontrol medan perang seperti yang dirancang sebelumnya.

Pengamat Amerika ini lebih lanjut memperingatkan serangan pembalasan dari Iran terhadap Amerika Serikat. Para pejabat militer Amerika tidak akan mampu membatasi medan perang mengingat Iran diperkirakan akan melancarkan serangan terhadap Amerika yang semakin hari meningkat dan semakin merugikan.

Di sisi lain, White mengatakan, “Seandainya kondisi sangat mendukung serangan ke Iran, masalah berikutnya adalah apakah militer Amerika Serikat mampu melaksanakannya? Hingga kini tidak jelas apakah pemerintah Amerika Serikat dapat mempersiapkan segala hal untuk melanjutkan operasi militer anti-Iran.”

Para jenderal perang Washington berpendapat bahwa serangan udara Amerika Serikat atau Israel ke Iran, akan mengakhiri instabilitas akibat “aktivitas merugikan Iran di sektor politik.” Namun poin menariknya adalah bahwa serangan udara itu sendiri akan menimbulkan instabilitas ke seluruh kawasan Timur Tengah. Iran memiliki hubungan kokoh dengan gerakan muqawama Islam Lebanon (Hizbullah) dan pemerintah Suriah. Serangan ke Iran akan dijadikan alasan bagi Tehran untuk mengobrak-abrik eksistensi rezim Zionis yang telah lama dinilai Republik Islam Iran sebagai “tumor instabilitas”.

Eli Clifton di akhir artikelnya menegaskan bahwa Jeffrey White menyisipkan list panjang dampak buruk dari serangan militer ke Iran. List itu menurut Clifton perlu dicermati satu-persatu oleh para pejabat tinggi Gedung Putih sebagai pertimbangan.

Ditulisoleh. Enoz Trafpozi alqoimkaltim

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar