Kriminalitas Dan Premanisme Di Muratara Segera Diakhiri

PANDANGAN mengenai tingginya angka kriminalitas di Muratara terutama kasus penodongan dan tindak kekeran perlu diantisipasi dan dicari solusi secepat mungkin. Dalam hal ini perlu ada keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah, tokoh masyarakat dan lain-lain. Maraknya pistol rakitan di Muratara menjadi pemicu tingginya tindakan angka kejahatan, seperti pemalakan liar, pencurian dan pembunuhan.

Berdasarkan pantauan saya, ketika hari gajian karyawan sawit Biaro Lama, para pemalak sudah menunggu di jalan pulang dan meminta setiap orang menyisihkan hasil peras keringat mereka untuk pereman-pereman tersebut. Hal serupa juga terjadi di daerah-daerah Muratara yang lain. Terutama kawasan-kawasan industri dan perusahaan.

Diharapkan pihak atasan kepolisian mensterilkan anggotanya jangan ada pihak keamanan yang bekerjasama menjadi pelindung (backing up) para premanisme, hal ini sudah menjadi rahasia umum kebanyakan pihak aparat menjalinkan kerjasama terselubung dengan preman-preman tersebut sehingga secara tidak langsung sebagai penjamin mereka.

Khususnya di Muratara, pandangan saya tidak menjustifikasi atau mendiskriminasi pihak-pihak tertentu. Bila kita perhatikan secara seksama dan kita akui bersama secara jujur petugas-petugas keamanan setempat banyak yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, umpamanya patroli keamanan, jarang-jarang dilakukan, laporan siap tanggap (begitu ada laporan lansung ada tindakan) sudahkah direalisasi dengan baik, atau menambahkan polisi bantuan (banpol) dari masyarakat setempat untuk melibatkan diri terhadap kamanan daerahnya. Adakah hal ini sudah dijalankan dengan sunguh-sunguh. Mengenai banpol ini mungkin pihak kepolisian bisa merekrut orang yang disegani atau tokoh dalam masyarakat di daerah masing-masing, karena mereka tau bagaimana cara mengatasi orang-orangnya. Kerja sama ini mungkin berguna bagi pihak kepolisian dalam mengendalikan suasana keamanan daerah-daerah yang ada di Muratara lebih berkesan.

Terlepas dari alasan apapun, kegagalan pihak keamanan mewujudkan situasi yang aman dan kondusif merupakan suatu kesalahan dan dianggap gagal menjalankan fungsi dan peranannya sebagaimana mestinya. Menyikapi Hal ini ditegaskan secara langsung oleh undang-undang. Keamanan dan ketenteraman kesatuan masyarakat merupakan tangung jawab negara , dalam hal ini negara membentuk angkatan-angkatannya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal 30 ayat (2) amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Kemudian dalam pasal 30 ayat (4) disebutkan pula bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selanjutnya pasal 30 ayat (5) dinyatakan bahwa Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang (UUD 1945 Amandemen Kedua, pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5).

Sudah kita maklumi bersama, bahwa susunan dan kedudukan Kepolisian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya simpulan Tim Perumus RUU Keamanan Nasional tersebut di atas, ”berbenturan” dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan kembali tugas yang diamanatkan oleh amandemen UUD 1945, melalui pasal 13, yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Tugas yang pertama menjadi asas kewajiban umum Kepolisian sekaligus fungsi preventif. Tugas kedua dan ketiga menjadi fungsi represif yustisial. Berdasarkan tiga tugas pokok tersebut, maka Kepolisian mempunyai hubungan erat dengan kekuasaan kehakiman, karena salah satu tugas Kepolisian ialah menegakkan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum oleh Kepolisian dilakukan dengan langkah penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan penyidikan. Kemudian Kejaksaan dapat melanjutkannya dengan penuntutan di persidangan. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, kedudukan Kepolisian berada di bawah Presiden, maka kedua fungsi itu dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian. Sekian semoga tulisan singkat ini bermanfaat.

DITULIS OLEH:

ASWAD NASER SOLA. B.Sc

Iklan

Tentang channelglobalnews

Muratara Media: Didirikan oleh Barisan Pemuda Muratara (BAPEM) Musirawas Utara Sumatera -Selatan Indonesia, pada Agustus 2013.
Gambar | Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s