Pengesahan Tapal Batas Muratara

Pengesahan Tapal Batas Muratara

Muratara Disahkan, Muba Dapat Suban 4

JAKARTA, Melalui penantian panjang akhirnya Musi Rawas Utara (Muratara) disahkan menjadi daerah otonomi baru (DOB) oleh Komisi 2 DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi kemarin (4/6) di Gedung DPR, Jakarta. Meski secara resminya, harus melalui sidang paripurna, namun umumnya keputusan tingkat Komisi 2 nyaris tidak akan berubah lagi karena pada sidang paripurna hanya sekedar formalitas pengesahan UU DOB Muratara.

Saat pengambilan keputusannya pun tidak ada interupsi yang berarti karena semua fraksi yang duduk dalam Komisi 2 juga menyetujui disahkannya Muratara menjadi DOB. Dengan begitu juga rapat tersebut memutuskan Suban 4 kawasan penghasil sumur gas bumi menjadi milik Musi Banyuasin (Muba) sesuai yang diputuskan Gubernur Sumsel Selatan (Sumsel), Alex Noerdin dalam kesepakatan batas wilayah antar kabupaten/kota yang juga melibatkan provinsi Bengkulu dan Jambi.

Mendagri Gamawan Fauzi sendiri mengatakan hal tersebut diputuskan berdasarkan surat dari Gubernur Sumsel yang juga dilampirkan peta batas wilayah. “Secara koordinatnya Suban 4 masuk Muba. Jadi keputusan sudah ditentukan,” ujarnya usai rapat tersebut. Meski demikian, ia mengakui jika penetapan batas wilayah secara tertulis dalam koordinat dapat berbeda saat diterapkan di lapangan.

Namun ia menegaskan pada pemerintah daerah (pemda) bersangkutan untuk mentaati keputusan yang telah diambil tersebut. Jangan sampai karena keputusan itu menimbulkan masalah baru saat penerapannya mendatang. “Memang secara tertulis (koordinat) dapat berbeda saat penerapannya di lapangan. Karena apa yang kita putuskan ini untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Gamawan juga segera menerbitkan peraturan menteri (permendagri) yang mengatur batas wilayah Muratara. Juga Gamawan memastikan nasib Permendagri No 63 Tahun 2007 tentang Daerah Penghasil Sumur Gas Suban 4 pasti akan diganti. Karena dalam permendagri tersebut mengatur Kabupaten Musi Rawas (Induk Muratara) sebagai pemiliknya dan merupakan fakta hukum jika tidak dicabut.

“Apa yang sudah disepakati gubernur (Sumsel) akan kita taati. Permendagri tersebut (63/2007) pasti akan kita ganti, kalau daerah sudah sepakat, kita akan taati saja,” katanya. Mengenai kesepakatan yang sudah dibuat Gubernur Sumsel tersebut Gamawan mengaku tidak akan mengintervensinya karena undang-undang menyebutkan penentuan batas wilayah antar kabupaten/kota merupakan kewenangan penuh gubernur.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi 2, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan rencananya pada 11 Juni mendatang RUU DOB Muratara dijadwalkan sudah dibahas dalam sidang paripurna DPR. Paling lambat katanya tanggal 18 Juni pengesahan tersebut sudah dilaksanakan. “Kita akan tunggu mendagri terbitkan permendagri Muratara, baru itu kita masuk dalam rapat paripurna,” ungkapnya.

Selain itu Suban 4, Desa Rukun Rahayu seluas kurang lebih 10.000 Ha dan Desa Mekar Jaya seluas kurang lebih 7.000 Ha yang penduduknya berasal dari transmigrasi Gunung Galunggung Tahun 1989 karena pembinaannya telah dilakukan oleh Pemkab Muba kini diserahkan Muba. Lalu Dusun 5 Transos Desa Tebing Tinggi kecamatan Nibung seluas kurang lebih 1.900 Ha karena pembinaannya telah dilakukan oleh Pemkab Mura akan diserahkan Mura. (ran/ce3).

Oleh. Iskandaredi.
Sumatera Ekspres.

Iklan

Tentang channelglobalnews

Muratara Media: Didirikan oleh Barisan Pemuda Muratara (BAPEM) Musirawas Utara Sumatera -Selatan Indonesia, pada Agustus 2013.
Gambar | Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s