Sejarah Terbentuknya Kabupaten Muratara

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Muratara

MUSI RAWAS UTARA (MURATARA)

Muratara adalah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Selatan. Geografi Muratara meliputi tujuh kecamatan dan 83 desa. Sungai Rawas adalah sungai terbesar di kabupaten itu yang membentang dari Ulu Rawas sampai ke muara rawas terhubung dengan laut Cina Selatan. Diketahui, setengah dari luas keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan suaka alam, hutan lindung dan hutan pengelolaan sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk pemukiman penduduk dan industri.

Potensi kekayaan tambang yang dimiliki kabupaten Musi Rawas Utara adalah batubara, minyak dan gas bumi serta emas. Potensi lain yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara antara lain pertanian, perikanan, perkebunan dan agro industri.
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan pemekaran dari kabupaten induk Musi Rawas yakni tujuh kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapo, Karang Jaya dan Ulu Rawas. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki luas wilayah keseluruhan 6.008,55 KM2 dengan jumlah penduduk 195.689 jiwa.

KRONOLOGI PEMBENTUKAN MURATARA

Pada tanggal 29 April 2013 ribuan warga dari berbagai desa dan kecamatan berkumpul di Rupit melakukan demonstrasi menuntut pemekaran daerah Kabupaten Muratara untuk memisah dari kabupaten induk Musi Rawas. Unjuk rasa digelar karena tidak dikabulkannya pengajuan pemekaran wilayah itu setelah melalui negoisasi sebelumnya. Pada awalnya pengunjuk rasa malakukan perkumpulan dengan damai. Selang beberapa jam kemudian massa mulai memeortal Jalan Lintas Sumatera hingga mengalami keadaan macet total. Massa yang menggelar aksi penutupan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) menolak dibubarkan petugas meski sudah malam hari.

PERISTIWA TERJADINYA BENTROKAN

Situasi sudah memanas sejak Senin (23/04/13), para demonstran memblokade Jalan Lintas Sumatera (jalinsum) dengan membakar ban-ban bekas. Dalam waktu singkat, aksi ini total memacetkan jalur yang menghubungkan Palembang dan Bengkulu. Upaya mediasi yang dilakukan Kapolres Musi Rawas, Ajun Komisaris Besar Pol. Barly Ramadhan dengan Ketua Presidium Pemekaran, Syarkowi, tak digubris. Bahkan, keinginan polisi agar warga membuka sebagian jalan yang diblokir justru dibalas dengan lemparan batu.

Menjelang sore, aksi warga masih berlangsung. Mereka menyatakan baru akan membuka blokade bila Gubernur dan Mendagri datang menemui warga. Makin lama, bukannya mereda, warga yang terlanjur beringas malah menghunus senjata rakitan jenis kecepek dan golok untuk menghadapi rencana polisi membubarkan mereka secara paksa. Aksi tetap berlangsung hingga malam hari. Pukul 20.00 WIB, wakil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang datang membujuk warga untuk membuka blokir jalan juga dianggap angin lalu. Sekitar pukul 21.00, Senin malam Kapolres kembali meminta massa membubarkan diri. Namun, ribuan warga justru melawan. Letusan yang diduga berasal dari senjata api terdengar. Aksi sempat mereda.

Tapi, satu jam kemudian, massa dengan beringas kembali melempari petugas. Bentrokan tak dapat dihindari.

Kemarahan warga menjadi setelah mereka mengetahui ada empat orang yang meninggal dalam bentrokan itu diyakini terkena peluru pihak aparat yang berusaha membubarkan massa. Perlawanan sengit terjadi. Massa yang marah kemudian merusak dan membakar markas Polsek Muara Rupit. Dua mobil, satu sepeda motor dan sejumlah rumah di asrama polisi ikut mereka hancurkan. Mereka juga lalu membakar dua mobil patroli polisi dan markas Polsek Rupit.

Dalam kejadian itu puluhan demonstran mengalami luka-luka, 4 orang meninggal dan 6 polisi cedera. Para korban demonstran yang meninggal Mikson (35), Apriyanto (18), Suharto (18) dan Fadilah (40). Empat korban tewas akibat penembakan dalam bentrokan antara demonstran dan pihak aparat tersebut, dimakamkan Selasa siang, 30 April 2013. Sementara itu, belasan korban luka-luka lainnya dirawat di Rumah Sakit Sobirin Lubuk Linggau.

SETELAH PERISTIWA BENTROKAN

Perjalanan panjang pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Muratara, akhirnya disetujui oleh bupati Musi Rawas Ridwan Mutki dan Bupati Muba Pahri Azhari. Gubernur Sumsel Alex Noerdin akhirnya ikut menyetujui Daerah Otonom Baru (DOB) Muratara setelah dua hari pasca bentrokan pemekaran Muratara tersebut. Persoalan pemekaran muratara sudah mencapai titik terang, namun masih tergendala soal tapal batas. Peta batas Muratara dengan Mura dan provinsi Jambi, sudah selesai. Menteri Dalam Negeri yang memfasilitasi antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi dan antara Muratara dengan Kabupaten Surolangun dianggap final.

Sengketa suban jadikan Pembentukan Muratara kembali terhambat karena DPR RI mengusulkan kasus itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Muratara terbentuk. Blok Suban IV yang berada di antara perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan Kabupaten Musi Rawas, dulunya. Blok Suban ini rencananya sempat dimasukkan ke wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.Terkaiat permasalahan batas wilayah antara kabupaten Musi Banyuasin dengan Musi Rawas (suban IV) sengketa ini menjadi penghalang pembentukan kabupaten Muratara, melalu negosisasi yang ulet dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya disepakati penentuan batas wilayah tersebut, tercantum dalam segmen P-7 hingga P-10.

Setelah selesai peta batas ini dengan dilengkapi surat dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Komisi II DPR RI untuk diproses melaui sidang DPR RI berlangsung mulai tanggal 13 Mei sampai Juli 2013. Untuk disahkan dalam sidang paripurna DPR RI, pada Selasa (11/06/13). Seluruh fraksi menyetujui menjadi UU tentang pembentukan Muratara, dalam paripurna dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Ali. Keputusan sidang Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan Komite I DPD RI akhirnya menyetujui dan menyepakati pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan selanjutnya akan dibahas dalam Sidang Paripurna.

Persetujuan itu diambil setelah Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsah menanyakan kepada seluruh anggota Komisi II dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Komite I DPD, di Gedung DPR Selasa (4/6/2013). Komisi II DPR mengupayakan pengesahan RUU Pembentukan Kabupaten Muratara menjadi UU di Sidang Paripurna pada 11 Juni 2013.

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA 11 JUNI 2013

Keputusan itu diambil setelah seluruh fraksi dalam rapat paripurna menyetujui usulan pembentukan kabupaten tersebut. Ketua Komisi II Agun Gunanjar mengatakan “pembentukan kabupaten tersebut sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah yang menjamin hubungan antardaerah lainnya. Artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah,” kata Agun saat membacakan keputusan tersebut dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2013). Setelah melalui perjalanan panjang proses pembentukan Kabupaten Muratara yang dirintis sejak tahun 1960 akhirnya terbentuklah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Daerah Otonom Baru (DOB) pada 11 Juni 2013 merupakan yang ke 15 dari 19 DOB dibahas di DPR periode 2009-2014. Dan merupakan kabupaten terbungsu di Sumsel.

PELANTIKAN PJS BUPATI MURATARA

Drs H Akisropi Ayub SH, MSi dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai Penjabat Bupati Muratara. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan di gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kemendagri Jl Medan Merdeka UtaraNo 7 Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2013). Pelantikan Aksiropi sebagai Penjabat Bupati Muratara berdasarkan keputusan Mendagri No : 131.16-6955 th 2013. Selanjutnya pengisian anggota DPRD dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Muratara baru dilaksanakan 2015.

HAK DAN KEPEMILIKAN ARTIKEL
ASWAD NASER SOLA. B.Sc

Gambar | Posted on by | 1 Komentar

Wawancara Eksklusif PJS Bupati Muratara Saat Dilantik 23 Oktober 2013

Wawancara Eksklusif PJS Bupati Muratara Saat Dilantik 23 Oktober 2013

MENGOMENTARI perjalanan panjang terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) merupakan kabupaten baru. Kabupaten pemekaran kedua setelah Kota Lubuklinggau yang memekarkan diri dari Kabupaten induk Musi Rawas.

Pembentukan Kabupaten Muratara tidak semulus yang dibayangkan, banyak rintangan yang dilalui mulai dari tapal batas hingga tetesan darah dari pejuang dan pahlawan Muratara yang meninggal dunia dalam aksi pembentukan Kabupaten Muratara. Empat orang meninggal dunia dan 13 orang luka-luka akibat bentrok fisik di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) KM 72 Simpang Rupit yang menuntut pembentukan Kabupaten Muratara. Akhirnya, Selasa 11 Juni 2013 resmi Kabupaten Muratara resmi terbentuk. Inilah wawancara Bp Akisropi Ayub M.Si dengan wartawan korsnsindo (Minggu 17 November 2013) saat menjelang pelantikan Bupati Muratara.

Selang 4 bulan kemudian, yakni 23 Oktober 2013. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi secara resmi melantik Penjabat Bupati Muratara Akisropi Ayub. Dengan rekam jejak dan pengalaman birokrasi yang cukup matang, mulai dari camat di Rupit kabupaten Musi Rawas, hingga menjabat sekretaris daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau. Akisropi Ayub optimistis menuntaskan program kerja yang diembannya di Kabupaten Muratara. Berikut petikan wawancara Wartawan KORAN SINDO PALEMBANG Hengky Chandra Agoes.

Ada tiga tugas utama diamanatkan Penjabat Bupati Muratara. Langkah apa yang diambil Penjabat Bupati Muratara terhadap tiga amanah yang diemban?

Memang ada tiga tugas pokok membangun Kabupaten Muratara yakni, mempersiapkan struktur organisasi perangkat daerah, memfasilitasi pembentukan dan pengisian anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muratara tahun 2015. Untuk tahap awal melakukan pembenahan pada fasilitasi infrastruktur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara yang sudah ada.

Mulai dari mempersiapkan sarana pendukung perkantoran untuk menjalankan roda pemerintahan dan membentuk struktur organisasi perangkat daerah. Semuanya sudah dilakukan. Untuk infrastruktur sekarang dalam proses perbaikan untuk membuat nyaman dan fokus pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di Kantor Pemkab Muratara. Selanjutnya, menyusun struktur organisasi perangkat daerah dengan menerapkan pola minimal sesuai Pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) No 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah dan organisasi serta tata kerja daerah otonom baru.

Nah, menyusun struktur organisasi perangkat daerah diterapkan pola minimal. Yakni, 2 orang asisten, 7 dinas dan 5 Badan. Untuk asisten yakni, Asisten Tata Pemerintahan dan Asisten Administrasi Umum. Sedangkan untuk 7 dinas meliputi, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Selanjutnya, untuk 5 badan yakni, Badan Pembangunan Daerah (Bapeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa Politik Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Semua telah diajukan ke Gubernur Sumsel dan dipaparkan langsung di Kemendagri dan Kemenpan RI.

Saat ini semua difokuskan ke sarana infrastruktur kantor dan struktur organisasi daerah untuk tahap awal?

Ya, sekarang semuanya dalam proses. Tetapi sambil menunggu roda pemerintahan berjalan dengan terbentuknya perangkat daerah. Saya juga menemui masyarakat, tokoh agama, pemuda dan aparatur pemerintah kecamatan untuk mengetahui kondisi dan situasi masyarakat serta permasalahan yang terjadi di masing-masing wilayah. Saya lakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, karena jika Akisropi Ayub saja yang menjalankan pemerintahan tanpa dukungan masyarakat tidak akan berhasil jika sendirian.

Kondisi sekarang, Bapak masih sendiri di Kantor Pemkab Muratara. Artinya butuh personel untuk menjalankan roda pemerintahan. Bagaimana formasi yang diharapkan nanti?

Ya, sekarang masih sendiri tetapi bukan sendirian sama sekali karena ada perangkat pemerintah camat, lurah dan yang lainnya bersama saya sekarang. Nantinya untuk personel mereka harus mampu dan sama mengiringi kecepatan (speed) saya dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka adalah orang-orang yang bisa cepat bertindak, berbuat dan mengambil keputusan sesuai dengan kebijakan yang ada. Bukan menunggu sehingga pelayanan di masyarakat lambat.

Setelah kantor, struktur dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjalan. Langkah pembangunan tahap awal yang dilakukan?

Saya fokuskan pembangunan infrastruktur dasar jalan. Sehingga perekonomian masyarakat cepat tumbuh dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memasarkan hasil bumi yang dimilikinya. Apalagi melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, sarana pendidikan dan kesehatan. Sehingga, masyarakat khususnya generasi penerus bangsa bisa mendapatkan pendidikan yang diamanahkan undangundang. Masyarakat menjadi pintar dan tidak mudah diprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Saat akan dilantik Penjabat Bupati Muratara ada sejumlah pro dan kontra. Apakah Bapak siap dikritik nantinya?

Pro dan kontra itu biasa terjadi. Tapi tujuan utama harus diingat seluruh komponen pembangunan di Muratara. Bahwa pemekaran yang diharapkan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Saya harapkan semua perbedaan yang terjadi selama ini dilebur, kami bersatu padu membangun Muratara ini menjadi maju dan sama dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sumsel. Tolong bantu saya menjalankan amanah. Bersama-sama kami bangun Muratara menjadi maju untuk kesejahteraan masyarakat. Kami tata dan kelola daerah ini lebih baik lagi.

Kami tunjukkan masyarakat Muratara dulu dengan sekarang berbeda. Sekarang bukan waktunya untuk ribut-ribut lagi karena mekarnya Muratara ini tidak luput dari jerih payah para pejuang dan pahlawan Muratara. Selain itu, saat ini saya menjalankan tiga tugas pokok. Beri saya waktu menuntaskan semuanya dengan waktu yang sangat sempit ini. Apalagi minimnya fasilitas yang ada. Saya siap dikritik terkait kebijakan pemerintahan yang ada. Namun, tidak anarkis. Kritik itu untuk membangun agar lebih baik kedepannya.

Situasi kondisi keamanan di Muratara, khususnya di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) sudah menjadi momok masyarakat yang rawan aksi-aksi kejahatan. Bagaimana penyelesaian masalah tersebut?

Saya akan bekerjasama dengan Polres Mura dan Kodim 0406 Mura. Selain itu saya juga mencari regulasi bersama komponen masyarakat agar situasi keamanan ketertiban masyarakat agar kondusif. Karena jika tidak kita sendiri menjaganya, bagaimana investor masuk ke Muratara sehingga memengaruhi geliat pembangunan di masyarakat. Kami tidak ingin paradigma negatif melekat di Muratara.

Saya ingin Muratara kondusif, pembangunan menggeliat dan ekonomi masyarakat meningkat. Makanya dari awal saya minta tolong, mari kita bersama-sama satu kesatuan membangun, menjaga situasi kamtibmas. Sehingga harapan pejuang dan pahlawan Muratara tidak sia-sia.

Potensi SDA Muratara luar biasa mulai dari tambang emas, batubara dan migas. Belum lagi perkebunan skala nasional. Bagaimana ke depan untuk kesejahteraan masyarakat?

Kehadiran perusahaan itu tentunya sangat berharga apalagi untuk penyerapan tenaga kerja lokal sudah banyak. Pihak perusahaan nantinya lebih mengedepankan kehidupan masyarakat sekitar khususnya di ring I, II dan III. Selain itu, ada corporate social responsibility (CSR) dari perusahaaan.

Dimanfaatkan melakukan pembangunan di masyarakat sekitar. Pemerintah membuat kesepakatan, apakah nantinya dana CSR dipergunakan untuk membangun sekolah, puskesmas atau jalan atau lainnya yang disinergikan dengan APBD Muratara. Tentunya perusahaan tersebut bagian dari masyarakat Muratara. Sehingga seluruh komponen pembanguna tetap menjaga dan menciptakan kondisi yang kondusif. Sehingga, banyak investor yang masuk di Muratara.

Sebagai Penjabat Bupati Muratara, apa harapan ke depan untuk Muratara?

Saya ingin Muratara menjadi kabupaten pemekaran yang maju sama seperti kabupaten dan kota yang ada di Sumsel. Masyarakat hidup sejahtera dengan kondisi kamtibmas yang aman, dan nyaman. Sehingga geliat pembangunan dan perekonomian di masyarakat tumbuh berkembang dengan cepat. Samakan persepsi, kedepankan persatuan dan kesatuan sehingga tidak mudah terprovokasi. Kami bersama-sama membangun Muratara maju dan sejahtera.

DIKIRIM OLEH:

ASWAD NASER SOLA.

Gambar | Posted on by | 1 Komentar

Kriminalitas Dan Premanisme Di Muratara Segera Diakhiri

PANDANGAN mengenai tingginya angka kriminalitas di Muratara terutama kasus penodongan dan tindak kekeran perlu diantisipasi dan dicari solusi secepat mungkin. Dalam hal ini perlu ada keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah, tokoh masyarakat dan lain-lain. Maraknya pistol rakitan di Muratara menjadi pemicu tingginya tindakan angka kejahatan, seperti pemalakan liar, pencurian dan pembunuhan.

Berdasarkan pantauan saya, ketika hari gajian karyawan sawit Biaro Lama, para pemalak sudah menunggu di jalan pulang dan meminta setiap orang menyisihkan hasil peras keringat mereka untuk pereman-pereman tersebut. Hal serupa juga terjadi di daerah-daerah Muratara yang lain. Terutama kawasan-kawasan industri dan perusahaan.

Diharapkan pihak atasan kepolisian mensterilkan anggotanya jangan ada pihak keamanan yang bekerjasama menjadi pelindung (backing up) para premanisme, hal ini sudah menjadi rahasia umum kebanyakan pihak aparat menjalinkan kerjasama terselubung dengan preman-preman tersebut sehingga secara tidak langsung sebagai penjamin mereka.

Khususnya di Muratara, pandangan saya tidak menjustifikasi atau mendiskriminasi pihak-pihak tertentu. Bila kita perhatikan secara seksama dan kita akui bersama secara jujur petugas-petugas keamanan setempat banyak yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, umpamanya patroli keamanan, jarang-jarang dilakukan, laporan siap tanggap (begitu ada laporan lansung ada tindakan) sudahkah direalisasi dengan baik, atau menambahkan polisi bantuan (banpol) dari masyarakat setempat untuk melibatkan diri terhadap kamanan daerahnya. Adakah hal ini sudah dijalankan dengan sunguh-sunguh. Mengenai banpol ini mungkin pihak kepolisian bisa merekrut orang yang disegani atau tokoh dalam masyarakat di daerah masing-masing, karena mereka tau bagaimana cara mengatasi orang-orangnya. Kerja sama ini mungkin berguna bagi pihak kepolisian dalam mengendalikan suasana keamanan daerah-daerah yang ada di Muratara lebih berkesan.

Terlepas dari alasan apapun, kegagalan pihak keamanan mewujudkan situasi yang aman dan kondusif merupakan suatu kesalahan dan dianggap gagal menjalankan fungsi dan peranannya sebagaimana mestinya. Menyikapi Hal ini ditegaskan secara langsung oleh undang-undang. Keamanan dan ketenteraman kesatuan masyarakat merupakan tangung jawab negara , dalam hal ini negara membentuk angkatan-angkatannya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal 30 ayat (2) amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Kemudian dalam pasal 30 ayat (4) disebutkan pula bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selanjutnya pasal 30 ayat (5) dinyatakan bahwa Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang (UUD 1945 Amandemen Kedua, pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5).

Sudah kita maklumi bersama, bahwa susunan dan kedudukan Kepolisian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya simpulan Tim Perumus RUU Keamanan Nasional tersebut di atas, ”berbenturan” dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan kembali tugas yang diamanatkan oleh amandemen UUD 1945, melalui pasal 13, yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Tugas yang pertama menjadi asas kewajiban umum Kepolisian sekaligus fungsi preventif. Tugas kedua dan ketiga menjadi fungsi represif yustisial. Berdasarkan tiga tugas pokok tersebut, maka Kepolisian mempunyai hubungan erat dengan kekuasaan kehakiman, karena salah satu tugas Kepolisian ialah menegakkan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum oleh Kepolisian dilakukan dengan langkah penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan penyidikan. Kemudian Kejaksaan dapat melanjutkannya dengan penuntutan di persidangan. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, kedudukan Kepolisian berada di bawah Presiden, maka kedua fungsi itu dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian. Sekian semoga tulisan singkat ini bermanfaat.

DITULIS OLEH:

ASWAD NASER SOLA. B.Sc

Gambar | Posted on by | Meninggalkan komentar

Siloam Hospitals Group vs Siloam Air Suci Kepercayaan Yahudi

Siloam identik denganYahudi

SILOAM – Salah satu sumber air utama Yerusalem ialah kolam Gihon (‘Mata Air Anak Dara’) di sebelah bawah Pintu Gerbang Mata Air (Nehemia 3: 15) dan sebelah tenggara kota itu. Mata air ini menyediakan air melalui saluran terbuka. Airnya mengalir sangat lambat melalui lereng tenggara, dan kolam penampungan air inilah yangg disebut SYILOAKH. (‘Pengutus’; Septuaginta SILÔAM, Yesaya 8:6). – Galian itu mengikuti apa yg akhir-akhir ini dikenal sebagai ‘bendar kedua’ (Wilson), yang jatuhnya hanya 5 cm setiap 300 m. Airnya ditampung di Kolam Bawah atau Kolam Lama (mod Birket el-Khamra) di ujung lembah pusat antara tembok pada bukit sebelah tenggara dan bukit sebelah baratdaya. Dengan demikian air mengalir dari bawah ‘tembok kolam Syelah’ (TBI tidak memakai SYILOAKH. tapi menerjemahkannya ‘air saluran’; Nehemia 3:15) dan mengairi ‘taman raja’ di lereng-lereng di sekitarnya.

Kolam Lama inilah mungkin ‘Kolam Siloam yg pada zaman PB digunakan oleh para penderita sakit dan orang-orang lain untuk membasuh dirinya (Yohanes 9:7-11). ‘Menara Siloam’ yang runtuh dan menewaskan 18 orang – suatu bencana yang terkenal pada zaman Tuhan Yesus (Lukas 13:4) letaknya mungkin di punggung Ofel di sebelah atas kolam itu, yang menurut Yosefus (Jewish Wars 5.145), dekat belokan tembok lama di sebelah bawah atlas (Ofel). Menurut Talmud (Sukkoth 4.9), orang mengambil air dari kolam Siloam denngan bejana emas, untuk dibawa dalam arak-arakan ke Bait Suci pada Hari Raya Pondok Daun, Walaupun ada tanda-tanda tempat pemandian dari zaman Herodes dan tanda-tanda kolam yg terbuka (± 18 m x 5 m, aslinya 22 m x 22 m dgn tangga-tangga di sebelah barat), tapi tak dapat dipastikan bahwa inilah kolam yang dimaksud. Ada yang menyarankan bahwa bagian kota sekeliling Kolam Atas ( ‘Ain Silwani, yang ± 100 m di atas. itulah yang disebut ‘Siloam’. dan Kolam Bawah ialah Kolam Raja (Nehemia 2:14) atau Gihon Hilir.

Waktu Hizkia menghadapi ancaman serbuan tentara Asyur yang dipimpin oleh Sanherib, ia ‘menutup segala mata air’, yaitu semua sungai kecil dan bendar yang mengalir ke Sungai Kidron, yang ‘mengalir dari tengah-tengah negeri itu’ (2 Tawarikh 32:4). (Bekas-bekas bendar galian yang ditutup kira-kira pada zaman ini, telah ditemukan oleh ‘Parker Mission’.) Maka raja itu mengalihkan air hulu Gihon melalui lubang batu ke suatu kolam di hulu (itulah cara biasa untuk menyimpan air) di sebelah barat dari kota Daud (2 Raja 20:20) Ben Sira menceritakan bagaimana ‘Hizkiamemperkokoh kotanya. dan menyalurkan air ke dalamnya. Wadas diternbusnvu dengan besi, dan dibangunnya kolam penampungan ilir’ (Ekki 48: 17-19). Sumber persediaan air yg baru itu pasti dilindungi oleh Hizkia dengan suatu tembok. Penggalian kolam persediaan air ini mungkin disinggung oleh Yesaya dalam 22:11.

Pada tahun 1880 pemandi di kolam hulu (yang disebut juga birket silwan) menjumpai ± 5 m ke dalam lubang itu tulisan miring huruf Ibrani, yang sekarang disimpan di lstanbul bunyinya … ‘sedang ditembus. Gunung batu itu dilubangi dengan cara berikut … linggis, tiap orang menuju rekan yang di seberangnya, dan sewaktu tinggal hanya 2 hasta yang harus ditembus, suara orang yg berseru kepada temannya di seberang sudah kedengaran, yg mengatakan bahwa dia sudah menyimpang ke kanan. Sesudah batu itu tembus, para penggali (dari kedua sisi) salingjumpa, linggis terhadap linggis. dan air mengalir sepanjang 1,200 hasta dari sumbernya ke kolam penampungan itu. Tinggi gunung batu Itu di atas kepala para penggali adalah 100 hasta’ (DJ Wiseman, lHA, hlm 61-64).

KEPUSTAKAAN.
J Simons, Jerusalem in the Old Testament, 1952;
D Ussishkin, ‘The Original Length of the Siloam Tunnel”, Levant 8, 1976, hlm 82-95;
J Wilkinson, ‘The Pool of Siloam’, Levant 10, 1978, hlm 116-125.

info lengkap klik sini.

Gambar | Posted on by | Meninggalkan komentar

BELAJAR DARI KEBANGKITAN RUSIA KINI

BELAJAR DARI KEBANGKITAN RUSIA KINI

Setelah mengalami keterpurukan yang luar biasa pasca runtuhnya Uni Soviet, kebangkitan Rusia sungguh mencengangkan dunia. Rusia pada era Boris Yeltsin, mengalami kemunduran ekonomi akibat dominasi kaum oligarki yang merampok kekayaan negara. Skandal ini diperparah dengan indikasi keterlibatan AS, IMF, dan World Bank yang tetap memberikan pinjaman meski mengetahui bahwa pinjaman ini jatuh ke tangan kaum oligarki. Tidak hanya itu, orang-orang terdekat dan bahkan Yeltsin sendiri ditenggarai turut terlibat dalam kemunduran Rusia. Kemunduran ini pada akhirnya membawa implikasi yang sangat buruk bagi kehidupan penduduk Rusia. Tentara Rusia bahkan pernah digaji dengan sayur-mayur karena kekosongan kas negara.
Uraian mengenai kondisi Rusia setelah era jatuhnya Soviet dibahas dalam bab I hingga bab III dari buku yang sangat mudah dicerna ini. Dalam bab-bab berikutnya, Simon menceritakan bagaimana momentum untuk ‘balas dendam’ atas dominasi kaum oligarki ini akhirnya muncul dan menguat. Kemunculan Vladimir Putin dalam pangggung politik Rusia yang didukung oleh kaum siloviki membawa sebuah ‘gebrakan’ baru. Usai memegang jabatan sebagai presiden Rusia pada tahun 2000, Putin segera mengevaluasi kinerja ekonomi dan kemudian bertindak tegas terhadap kaum oligarki.
Rakyat Rusia yang sudah sangat menderita pun mendukung tindakan Putin. Nasionalisasi dilakukan dan kelembagaan pemerintah dibenahi. Mikhail Khodorkovsky, salah satu oligarki Rusia yang mencoba menentang Putin secara langsung, akhirnya dipenjara. Kremlin di bawah Putin adalah Kremlin yang total berbeda. Buku ini juga menjelaskan bahwa Putin bukanlah aktor tunggal di balik semuanya. Mesin politik Putin adalah sebuah kekuatan kelompok yang bernama siloviki. Siloviki sendiri terdiri dari sekelompok politikus Rusia yang di masa lalu adalah personel KGB dan petinggi militer. “Rusia Besar” adalah impian utama dari siloviki yang tindakannya memenjarakan oligarki ini banyak didukung rakyat. Hal unik dari siloviki adalah bahwa lembaga formal ini bukanlah kelompok nasionalis ekstrem maupun pendukung komunis.
Bab VII bercerita mengenai perjalanan Putin menuju panggung politik Rusia. Diceritakan bahwa pada usia 17 tahun, Putin sudah mencoba melamar ke KGB meski akhirnya ditolak karena belum memiliki gelar sarjana. Putin akhirnya melanjutkan pendidikannya di Universitas Leningrad jurusan hukum internasional. Usai lulus, Putin langsung masuk KGB hingga akhirnya dimasukkan ke jajaran elite di lembaga pelatihan intelijen internasional tahun 1978. Buku ini pn sedikit menuturkan keluarga Putin dan salah satu sisi gelap Putin yang menyebutkan bahwa Putin diam-diam menyimpan kekayaan 40 miliar dollar AS di luar negeri.

Meski demikian, Putin berhasil membawa Rusia keluar dari keterpurukan ekonomi dengan catatan prestasi ekonomi yang sangat gemilang. Kemiskinan berhasil dikurangi karena keberhasilannya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Proyek pengurangan kemiskinan ini diikuti dengan baik oleh proyek nasional bidang kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Jumlah pengangguran di Rusia turun dari 8,6 juta menjadi 5 juta pada 2006. Dengan kekayaan minyaknya, cadangan devisa Rusia melonjak dari 12 miliar dollar AS pada tahun 1999 menjadi 447,9 miliar dollar AS pada Oktober 2007. Total utang luar negeri Rusia pun hanya mencapai 47,8 miliar dollar AS atau tinggal sepertiga dari total utang Rusia tahun 1999.
Dengan segudang prestasi gemilang ini, tak heran bila Rusia akhirnya memperoleh pujian dari berbagai penjuru dunia. Rusia bahkan menjadi salah satu contoh negara yang sukses tanpa menggantungkan diri pada bantuan IMF. Kesuksesan ini pun diikuti oleh pemulihan peran internasional Rusia. Rusia tidak saja sekedar bangkit tetapi berani menantang dominasi AS. Rusia menjadi anggota resmi G-8. Alhasil Rusia di bawah Putin meraih sukses dalam hubungan internasional, peran kuat yang relatif serupa dengan Uni Soviet pada masa lampau. Tak heran bila akhirnya majalah Time menobatkan Vladimir Putin sebagai Tokoh Dunia tahun 2007.
Di akhir bab, Simon mengetengahkan betapa Indonesia perlu belajar banyak dari keberhasilan Rusia. Di saat Rusia mulai curiga dengan IMF pada tahun 1998, Indonesia justru sangat antusius menerimanya. Saat Rusia menikmati kekayaan dari sektor migas, Indonesia mengalami nasib sebaliknya. Indonesia memang perlu mempelajari berbagai hal positif dari Rusia di bawah Putin.
Dengan demikian, buku ini sangat baik disimak oleh siapapun yang hendak mengetahui proses di balik keberhasilan Rusia pada saat ini dan siapapun yang ingin belajar dari keberhasilan ini. Buku ini pun menjadi referensi yang baik terkait peran Rusia yang semakin menonjol dalam politik internasional terlebih setelah terjadinya kasus aktual dalam konflik di Ossetia Selatan yang melibatkan Rusia bersama tetangganya yang pro Barat, Georgia.

OLEH, SIMON SARAGIH

Gambar | Posted on by | Meninggalkan komentar

Bupati Muratara Hidapkan Tugas Berat

PPRI: Tugas Berat Menanti Akisropi Caretaker Bupati Muratara

Oleh: Abdul Azis Ketua Ppri Mura | 23 October 2013 | 12:14 WIB

PPRI: Tugas Berat Menanti Akisropi Caretaker Bupati Muratara.

Hari ini secara resmi dilantiknya Akisropi Ayub sebagai Caretaker Bupati Muratara, dg begitu hari ini UU No. 16 Tahun 2013 Tentang DOB Muratara secara elementasi telah nyata,dg adanya pemerintahan sendiri, wilayah tertentu&masyarakat nya.

Dibalik eforia serta suka duka atas semua itu oleh seluruh elemen warga muratara, bagi Bupati Caretaker dinantikan tugas2 berat. Menurut hemat saya ada beberapa hal tugas berat tersebut, baik secara sosial – politik, ekonomi, birokrasi.

Pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sepenuh nya Akisropi didukung oleh elemen2 masyarakat Muratara, hal tersebut tercermin jelas beberapa hari terakhir. Akisropi harus menjawab keraguan atas semua itu, walaupun beliau bukan asli putra daerah tetapi siap mengabdi untuk Kepenting Warga bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan elit Muratara.

Kedua, Akisropi dihadirkan persoalan perbatasan terutama persoalan Suban IV dan Segmen Dusun V&VI Desa BM II, Rawas Ilir dg total luasan wilayah 11.800 yang tergadaikan ke Muba.

Ketiga, Persoalan Pendapatan Daerah sebagai ujung tombak pembangunan&pembiayaan birokrasi, dg lepas nya Suban IV dan tidak ada nya DBH pula sumur blok merangin II yang dikelola oleh SRMD. Beranikah Akisropi Menuntaskan persoalan tersebut.

Keempat, tingginya resistensi konflik sosial di muratara terutama antara warga vs perusahaan. Untuk itu Akisropi harus mampu melakukan penataan birokrasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik2 tersebut.

Kelima, Tingginya angka anarkisme&Kriminalitas di kawasan Muratara. Akisropi harus mampun mengurai persoalan secara konferhensif untuk di formulasikan solusi yang tidak bersifat sesaat.

Keenam, Meletakan Pondasi Birokrasi yang kuat, Penataan Birokrasi yang punya integritas dan bukan hanya semata-mata mempertimbangkan intervensi politik.

Oleh: Abdul Aziz

@kompasiana

Dipublikasi di Tak Berkategori | 1 Komentar

Lembaga survei Pemilu menjadi mesin uang

Lembaga Survei & Kedaulatan Rakyat

Oleh: Raja Raijani | 23 October 2013 | 14:01 WIB

Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa tulisan ini saya sadur dari halaman Facebook Prof Yusril Ihza Mahendra, berikut pandangan beliau tentang lembaga survey di Indonesia.

Saya ingin menuliskan tentang lembaga survei Pemilu yang akhir-akhir ini sering menghebohkan dunia politik kita.

Kita sudah tahu-sama-tahu bahwa lembaga-lembaga survei yang menjamur itu bukanlah lembaga yang murni akademis, tetapi lembaga profesial yang komersial. Tidak saya pungkiri bahwa dalam bekerja, lembaga-lembaga survei itu menggunakan metode-metode akademis. Namun aspek komersialnya tidak dapat diabaikan pula.

Partai politik atau politisi yang akan berkompetisi, sudah lazim meminta lembaga survei melakukan kegiatannya. Tujuannya bukan semata-mata untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dirinya, tetapi juga untuk membentuk opini publik. Tidak jarang suatu lembaga survei sdh menandatangani kontrak dengan partai politik atau politisi untuk jangka waktu tertentu. Besarnya nilai kontrak tentu sesuai kemampuan partai atau politisi yang bersangkutan. Makin besar uang, makin canggih lembaga surveinya.

Biasanya laporan hasil riset ada 2 macam. Satu yang benar, hanya untuk kepentingan internal; dan yang tidak benar, untuk kepentingan publik. Hasil survei yang tidak benar dan disulap itulah yang dijadikan konsumsi untuk memengaruhi opini publik.

Hasil survei yang disulap itu dipublikasikan secara luas melalui jaringan media sehingga menjadi kontroversi. Hasil survei yang disulap itu bisa dijadikan sebagai bagian dari upaya kecurangan pemilu secara sistemik. Melalui pengumuman hasil survei yang meluas itu, pelan-pelan opini publik akan terbentuk, mana partai atau tokoh yang unggul, mana yang memble.

Kalau opini sudah terbentuk, langkah selanjutnya merekayasa perolehan suara agar pas seperti hasil survei. Banyak cara dapat dilakukan untuk merekayasa perolehan suara. Langkah pertama dimulai dari penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Makin kacau dan tidak akurat DPT, rekayasa akan makin mudah. Surat suara yang berlebih, bisa dicoblos sendiri untuk menangkan suatu parpol.

Berbagai trik untuk mengatur perolehan suara dilakukan sejak dari tingkatan TPS (lokasi), PPS (Desa/Kelurahan), PPK (Kecamatan) sampai Kabupaten/kota. Luasnya wilayah negara kita membuat pengawasan penghitungan suara menjadi sangat sulit dan rumit. Ada potensi untuk curang disini.

Tiap kali Pemilu, Teknologi Infoemasi (IT) Komisi Pemilihan Umum selalu ngadat, pengumpulan suara lamban dan membosankan. Keadaan ini membuat orang lelah, apatis dan akhirnya putus asa serta tidak perduli lagi. Dalam keadaan seperti itu, praktik jual beli suara, transaksi pemindahan suara dari 1 parpol ke parpol lain terjadi dengan mudahnya.

Siap yang dapat melakukan kecurangan seperti ini? Yang dapat melakukan kecurangan sistemik seperti itu hanya mereka yang kuat secara politik, birokrasi dan finansial. Akhirnya Pemilu ditentukan oleh transaksi uang dan kekuasaan. Suara rakyat dipermainkan dan dimanipulasi. Kedaulatan rakyat hanyalah mimpi.

Akhirnya apa yang terjadi? Hasil akhir pemilu persis seperti hasil survei yang sebelumnya sudah dicekokkan kepada public. Rakyat pun akhirnya dapat menerima urutan pemenang pemilu, toh sudah cocok dengan hasil survei jauh hari sebelum pemilu yang sudah ada di otak mereka. Kalau demikian, maka bukan lembaga survei itu yang canggih bisa memprediksi hasil Pemilu. Tapi sebaliknya, hasil pemilu yang direkayasa secara sistemik agar hasilnya sesuai dengan hasil survei.

Demikian tulisan saya. Semoga mencerahkan mengenai sisi lain survei dan hasil Pemilu di negeri yang makin antah berantah ini.

Terima kasih.

@kompasiana/post/politik/2013/10/23

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar